Ijazah Doctor in Theologia dari Pontificia Universitas Lateranensis Katarina Bangi Disetujui setara Doktor (S-3) oleh Pemerintah Indonesia

Du Bus. Photo: Wikipedia

Oleh Masri Sareb Putra

Kota Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat, menyimpan jejak sejarah kolonial Belanda, salah satunya adalah Fort Du Bus. 

Benteng ini dinamakan untuk menghormati Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies, Komisaris Jenderal Hindia Belanda (1826–1830), yang juga dikenal karena kebijakan progresifnya terkait kebebasan beragama.

Menarik, dalam horizon sejarah Katolik dan Nusantara, mengangkat Fort Du Bus di Pontianak dan pengaruh du Bus dalam mendukung toleransi beragama di Nusantara, dengan fokus pada konteks sejarah dan warisan kolonial.

Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies
Leonard Pierre Joseph du Bus de Gisignies (1780–1849) adalah seorang politisi dan prajurit Belanda yang menjabat sebagai Komisaris Jenderal Hindia Belanda dari 1826 hingga 1830. 

Sebagai seorang Katolik taat, ia berkontribusi pada perkembangan misi Gereja Katolik di Kalimantan. 
du Bus lahir di Dottignies, Belgia, dan pada 1822 menambahkan "de Gisignies" pada namanya untuk menghormati warisan keluarganya. Selama masa jabatannya, ia berupaya memulihkan stabilitas ekonomi dan administratif Hindia Belanda pasca-Perang Jawa (1825–1830).

Fort Du Bus di Pontianak
Fort Du Bus di Pontianak terletak di kawasan Vierkante Paal, pusat administrasi dan perdagangan Belanda yang strategis di tepi Sungai Kapuas. 

Awalnya dikenal sebagai Fort Mariannen, benteng ini kemudian dinamakan Fort Du Bus untuk mengenang du Bus de Gisignies. Saat ini, jejak benteng ini berada di area perbelanjaan Nusa Indah, dekat Gereja Katedral Santo Yosef. Benteng ini berfungsi sebagai pusat militer dan administrasi, mendukung aktivitas perdagangan Belanda di Kalimantan Barat. Selain di Pontianak, nama Fort Du Bus juga digunakan untuk benteng di Teluk Triton, Nugini Baru, yang didirikan pada 1828.

Kebijakan Kebebasan Beragama
Du Bus de Gisignies dikenal karena pendekatannya yang inklusif terhadap keberagaman agama di Nusantara. Meskipun tidak ada dokumentasi spesifik yang menyebutkan "Peraturan Pemerintah 97," kebijakan selama masa jabatannya memungkinkan perlindungan terhadap pelaksanaan semua agama. 

Kebijakan membuka kran kebebasan beragama di Nusantara ini relevan di Pontianak, kota multikultural dengan komunitas Melayu, Dayak, Tionghoa, dan Bugis, serta berbagai agama seperti Islam, Kristen, dan agama tradisional. Kebebasan beragama ini tercermin dalam keberadaan Masjid Jami Pontianak, Gereja Katedral Santo Yosef, dan vihara-vihara Buddha di kota ini.

Konteks Sejarah dan Warisan Kolonial
Pemerintahan du Bus de Gisignies terjadi pada masa krisis ekonomi dan politik di Hindia Belanda. Setelah Perang Jawa, ia ditugaskan oleh Raja Willem I untuk merestrukturisasi administrasi kolonial. 

Pembangunan Fort Du Bus di Pontianak menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat kontrol Belanda di wilayah perdagangan strategis. Kawasan Vierkante Paal, dengan benteng dan pelabuhannya, menjadi cikal bakal pusat kota Pontianak modern. Banyak peninggalan Belanda, termasuk Fort Du Bus, kini diakui sebagai cagar budaya karena nilai sejarahnya.

Benteng ini memperkuat posisi Belanda di Kalimantan Barat, sementara kebijakan toleransi beragama mendukung koeksistensi komunitas multikultural di Pontianak. 

Peninggalan du Bus ini tetap relevan sebagai bagian dari identitas sejarah dan budaya kota.

Referensi

• Wikipedia. (2023). Leonard du Bus de Gisignies. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_du_Bus_de_Gisignies

• Wikipedia. (2023). Pontianak. Diakses dari https://en.wikipedia.org/wiki/Pontianak

• Santhet. (2023). The Role of the Dutch East Indies Government in Building Pontianak City Center. Diakses dari https://ejournal.unibabwi.ac.id

• Simbolon, Parakitri T. Menjadi Indonesia (jilid I). 2006. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

• VOI. (2023). Johannes Van Den Bosch Officially Became Governor General Of The Dutch East Indies. Diakses dari https://voi.id